Proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya Keluar dari PSN, Ini Alasannya!

Intip Depo Tegalluar, Tempat Perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung — Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, mengungkapkan alasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dihentikan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, mengungkapkan alasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dihentikan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Alasan pertama, yaitu belum diperoleh pembiayaan yang jelas. Menurutnya, sangat berat jika pembiayaan mega proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya menggunakan APBN, lantaran anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

"Kereta api Jakarta-Surabaya lah jelas. Itu kan enggak bisa selesai pembiayaannya saja belum. Waktu itu memang teman-teman itu memasukkan supaya ada percepatan dalam kajian. Nah itu sudah dilakukan, tapi teman-teman Kemenhub itu kan belum mempresentasikan," kata Wahyu Utomo saat ditemui usai menghadiri acara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Selain skema pembiayaan yang belum jelas. Alasan selanjutnya, kata Wahyu yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mendiskusikan mengenai Feasibility Study (FS) dari proyek tersebut. Alhasil, KPPIP hingga kini belum tahu detail proyeknya seperti apa.

"Itu kan tidak kecil costnya. Dan waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," ujarnya.

Bahkan, dari Kementerian Perhubungan sendiri yang mengusulkan terlebih dahulu agar proyek tersebut tidak dilanjutkan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan ke depannya KPPIP akan mencari solusi terkait kendala pembiayannya. Namun yang pasti tidak cukup dengan APBN.

"Ya pastilah (terbuka investasi). Ga mungkin dengan APBN itu. KPBU pun itu kan sektor yang agak berat untuk yang antarkota," ujarnya.

Adapun terkait penghentian proyek tersebut, pihaknya telah melaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Setelah itu, Menko Airlangga akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu semua udah dilaporkan ke Pak Menko, Pak Menko harus lapor ke Presiden. Keputusannya di Presiden terakhir," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Menko Luhut: Proyek Kereta Cepat Bisa Diteruskan hingga Surabaya

FOTO: Menko Luhut dan Dubes RRT Tinjau Tunnel 6 Kereta Cepat Jakarta - Bandung — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (tengah) berbincang dengan Duta Besar RRT Lu Kang (kiri) saat meninjau Tunnel 6 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Puwakarta, Jawa Barat, Rabu (30/3/2022). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung pada Kamis ini. Kereta cepat ini melaju dengan kecepatan maksimum 385 kilometer per jam.

Dalam sesi uji coba ini, perjalanan dari Stasiun Halim ke Padalarang memakan waktu sekitar 30 menit dan hingga ke Stasiun Tegalluar itu memakan waktu totalnya sekitar 45 menit.

Luhut mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ini sudah hampir rampung. Meski begitu, menurutnya, pekerjaan yang dilakukan belum sepenuhnya usai karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Dia pun menargetkan proyek itu bisa rampung pada 18 Agustus 2023.

"Jadi saya titip ke teman-teman sekalian, dari Tiongkok dan Indonesia untuk menyelesaikan tuntas pekerjaan ini. Supaya bisa baik nanti tanggal 18 Agustus, mudah-mudahan saat itu atau setelah itu Presiden meresmikannya," kata dia dikutip dari Antara, Kamis (22/6/2023).

3 dari 3 halaman

Transfer Teknologi

Dia mengatakan sejauh ini pemerintah melihat peluang agar proyek kereta cepat itu bisa diteruskan hingga ke Surabaya. Tapi, kata dia, rencana proyek kereta cepat ke Surabaya itu perlu didukung oleh adanya transfer teknologi dan pengalaman yang Indonesia telah miliki.

"Karena kita ada hilirisasi, banyak material-material yang akan bisa diproduksi dalam negeri, sehingga dengan demikian menciptakan lapangan kerja buat UMKM dan sebagainya," kata dia.

Saat ini, menurutnya ada sekitar 400-600 orang dari Indonesia sedang menjalani pelatihan di Tiongkok untuk mengoperasikan dan memelihara kereta cepat tersebut.

"Ini modal kita nanti, kalau pemerintahan nanti yang akan datang untuk meneruskan program ini. Karena ini akan membuat ekonomi kita lebih baik," kata dia.